Dana Haji untuk Investasi Perlu Pertimbangan

Oleh: Admin BPKH berita bpkh | Senin, 18 Desember 2017 - 11:04:59 WIB | dibaca: 144 pembaca

Dana Haji untuk Investasi Perlu Pertimbangan

Perwakilan Dewan Pengawas BPKH, Suhaji Lestiadi, menyerahkan kenang-kenangan kepada Anggota Komisi VIII DPR RI, Bisri Romly dan Kepala Biro Pantura, Suara Merdeka, Dwi Ariadi, dalam acara Disseminasi Dewan Pengawasn Badan Pengelolaan Keuangan Haji, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Minggu (17/12). (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com- Pemanfaatan dana haji untuk investasi, harus memperhatikan manfaatnya. Sebagai analogi stagnannya atau tidak berkembangnya BMT yang ada sekarang ini. Salah satunya adalah memanfaatkan dana yang mengendap dari masyarakat dan kemudian dialihkan ke investasi lain. Konsep serupa seolah sama yang akan diterapkan dalam konteks dana haji ini, dan akan dimanfaatkan untuk investasi ke hal lain, salah satunya infastruktur. Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Mulyono, di sela-sela acara Disseminasi Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji, yang diadakan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Minggu (17/12).

Menurutnya, dana haji merupakan dana dari umat, maka ketika akan digunakan untuk kepentingan investasi, semestinya dibutuhkan izin dari sang pemilik dana. Dengan begitu, akad dan kejelasan pemanfaatannya menjadi jelas. "Akad ketika masyarakat membayar dana haji, meski diperjelas, sehingga kejelasan hukum secara syar'inya ada," tandasnya.

Perwakilan dari PC NU Kabupaten Pekalongan, KH Dzidkon mengatakan, jumlah dana haji yang terkumpul seluruh Indonesia, cukup besar mencapai Rp 100 triliun. Karenanya, ia mewanti-wanti kepada pengelola dana tersebut untuk senantiasa berhati-hati. Pihaknya juga mendoakan kepada para pengelola dana haji selamat dunia akhirat.

Berkaitan dengan pemanfaatan dana haji untuk kepentingan invesatasi, PBNU telah menyiapkan kajian serta masuk dalam agenda pembahasan Bastul Masail. Mengenai apa hasilnya, PC NU Kabupaten Pekalongan akan mengikutinya. Sebab, persoalan ini adalah masalah nasional, maka yang mengambil sikap untuk melakukan kajian adalah PBNU.

Kepala Biro Suara Pantura, Suara Merdeka, Dwi Ariadi, ketika menjadi pemateri dalam acara tersebut menyatakan, persoalan pelayanan haji menjadi hal yang patut diperhatikan secara serius oleh penyelenggara. Menurutnya, mengapa sempat terjadi aksi demo, di tanah suci ketika proses pelaksanaan ibadah haji. Hal itu disebabkan lantaran pelayanannya dinilai kurang maksimal.

Untuk itu, lanjut dia, jangan sampai kesan yang muncul di masyarakat, dana haji dimanfaatkan untuk investasi, tapi pelayanannya masih belum maksimal. "Pelayanan jangan sampai dikorbankan, apabila ini terjadi, maka hal ini akan menjadi isu yang seksi bagi media," kata dia.

Menanggapi tanggapan atas tanggapan dari para pemateri yang dihadirkan dalam acara tersebut, Perwakilan Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Suhaji Lestiadi menyatakan, mengenai akad pembayaran biaya haji dari masyarakat, sebenarnya adalah mewakilkan. Tapi, lanjut dia, secara prinsip, sebenarnya Dewan Pengawas BPKH, menghendaki adanya kajian secara komprehensif mengenai akad tersebut. Dengan begitu, secara syar'i lebih jelas.

Kemudian, berkaitan dengan investasi, kata dia, pilihan investasi yang akan dipilih tentunya yang menguntungkan. Misalnya, investasi infastruktur jalan tol, hal itu bukan berarti dana haji tersebut diperuntukkan untuk membangun jalan tol baru. Tapi, pilihan investasi yang dipilih adalah jalan tol yang sudah aktif serta ramai dilalui kendaraan. Seperti, jalan tol di Jakarta.

"Jadi, kita bekerja sama dengan Jasa Marga. Kita mendapatkan manfaat bagi hasil dari kerja sama itu. Kemudian persoalan Jasa Marga akan menggunakan uang dari kerja sama itu untuk membangun infastruktur jalan tol di luar Jawa atau di daerah Indonesia yang lain, itu menjadi terserah pemerintah. Intinya pilihan yang kita ambil untuk infastruktur jalan tol bukan yang membangun baru, tapi sudah aktif dan ramai dilintasi kendaraan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bisri Romly, dalam kesempatan reses menghadiri acara tersebut menyatakan, akad pembayaran biaya haji dari pemerintah adalah titip kepada pemerintah. Namun, lanjut dia, besaran manfaat yang harus diperoleh dari dana tersebut, menjadi domian DPR RI untuk melakukan pembahasan.

Ia juga menyampaikan, persoalan yang saat ini sedang dilakukan pembahasan di parlemen, yaitu ketika ada calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya haji, namun dalam proses tunggunya meninggal dunia. Apakah ahli warisnya mendapatkan besaran biaya haji yang dibayar atau dengan dana manfaatnya.

Sumber : Suaramerdeka.com

Link : http://www.suaramerdeka.com/news/detail/10073/Dana-Haji-untuk-Investasi-Perlu-pertimbangan

Admin BPKH
Penulis: Admin BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Jadwal Shalat

Polling


Twitter Feed

Tag Berita

Kalender Agenda

FGD Mitra Investasi Tanggal: 09 Maret 2018
Lokasi : Hotel Grand Sahid Jaya

Galeri Foto