Tentang BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH mengelola keuangan haji, yaitu semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pengelolaan keuangan haji dilakukan berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

UU 34/2014 Dasar hukum pembentukan
2017 Pimpinan pertama dilantik
8x Opini WTP berturut-turut dari BPK (LK 2018-2025)
IQRA Nilai bersama organisasi

Tujuan BPKH

1
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
2
Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH.
3
Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Visi & Misi

Visi

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

Misi

1
Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
2
Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis.
3
Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah serta mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas.
4
Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.
5
Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak & Kewajiban

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Tugas

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Fungsi

Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Wewenang

Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.
Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Hak

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Kewajiban

Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.
Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jemaah haji.
Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR.
Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji.
Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Budaya BPKH: IQRA

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, BPKH menginternalisasi nilai bersama (shared values) IQRA.

Integrity
Quality
Respect
Accountability

Riwayat Singkat BPKH

Sebelum BPKH terbentuk, dana haji dikelola langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Seiring meningkatnya minat masyarakat untuk berangkat ke tanah suci, dibentuklah lembaga khusus untuk mengelola keuangan haji melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Jejak Langkah

2014
Lahirnya UU Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diundangkan sebagai dasar pembentukan BPKH, sekaligus memisahkan pengelolaan keuangan haji dari penyelenggaraan ibadah haji.
Juli 2017
Pelantikan Pimpinan Pertama

Presiden Joko Widodo melantik tujuh Anggota Dewan Pengawas dan tujuh Anggota Badan Pelaksana BPKH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 P Tahun 2017.
Desember 2017
BPKH Resmi Berdiri

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH terbit. BPKH secara formal berdiri sebagai badan hukum publik yang mengemban tugas pengelolaan keuangan haji.
Februari 2018
Kewenangan Investasi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan formal kepada BPKH untuk melakukan investasi dan penempatan keuangan haji.
Oktober 2018
Program Kemaslahatan

BPKH meluncurkan Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) pada kegiatan yang sesuai dengan enam asnaf.
2019
Sistem Keuangan Haji Terpadu

BPKH memperkenalkan logo baru, meraih sertifikasi ISO 9001:2015, dan meluncurkan Sistem Keuangan Haji Terpadu (SISKEHAT).
Juni 2020
Investasi Luar Negeri Perdana

BPKH melakukan investasi luar negeri perdana berupa penyertaan tahap I sebesar US$4.999.968 pada Awqaf Properties Investment Fund (APIF) yang dikelola Islamic Development Bank (IsDB).
2021
Internalisasi Nilai IQRA

BPKH menginternalisasi nilai bersama IQRA, menerima hibah saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari IsDB, dan meraih Opini WTP tiga tahun berturut-turut.
2023
Anak Usaha di Arab Saudi

BPKH membentuk anak usaha di Arab Saudi, BPKH Limited, yang resmi memperoleh Commercial Registration dari Kementerian Perdagangan Arab Saudi.
2024
Melampaui Target

Dana kelolaan BPKH pada akhir Desember 2024 mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target, dengan nilai manfaat mencapai target Rp11,56 triliun. BPKH Apps resmi diluncurkan, dan BPKH meraih Opini WTP enam tahun berturut-turut.
2026
Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

BPKH meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI delapan kali berturut-turut atas Laporan Keuangan tahun 2018 sampai 2025, menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan haji yang transparan dan akuntabel.