Jakarta, 31 Juli 2026 - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang JawaPos Digital Excellence Awards 2026 – Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Kamis (30/7). Dua kategori yang diboyong BPKH yakni Top Public Service App, Public Agencies melalui inovasi BPKH Apps, serta predikat Top of Mind Corporate Governance, Public Fund Management.
Apresiasi nasional ini diberikan atas keberhasilan BPKH dalam mengakselerasi transformasi digital layanan publik sekaligus menjaga prinsip transparansi dan tata kelola keuangan haji yang akuntabel.
Mengenai penguatan inovasi digitalisasi layanan publik, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menekankan pentingnya adopsi teknologi digital demi memberikan kemudahan dan kepastian informasi bagi jemaah haji.
"BPKH terus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi melalui BPKH Apps, di mana jemaah sekarang dapat langsung mengecek nilai dana hajinya secara mandiri. Penyelenggaraan acara oleh Jawa Pos ini sangat penting karena sejalan dengan arah transformasi digitalisasi BPKH. Kami tentu berharap kegiatan seperti ini dapat terus konsisten dilaksanakan agar tercipta iklim kompetisi yang sehat antarlembaga, yang pada akhirnya memberikan kebaikan bagi publik dan jemaah haji," tegas Harry Alexander.

Sementara itu, terkait keberhasilan BPKH meraih predikat Top of Mind Corporate Governance, Public Fund Management, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola merupakan amanat undang-undang yang menjadi prioritas utama lembaga.
"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mendapatkan penghargaan ini. Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, ada kewajiban bagi BPKH untuk mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel.
Penguatan tata kelola (corporate governance) serta transformasi digital ini sangat penting agar kualitas pengelolaan dana haji terus menjadi lebih baik. Dengan tata kelola yang kuat dan integrasi digitalisasi melalui BPKH Apps, jemaah dapat melakukan pengecekan nilai manfaat dana hajinya dengan lebih mudah, cepat, dan transparan," ujar Acep.
Dukungan jangkauan media multiplatform nasional dinilai sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai transformasi digital dan penerapan tata kelola BPKH ini secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta calon jemaah haji di Indonesia.
