BPKH Hadiri Rapat Koordinasi dengan KPK, Tegaskan Komitmen Pengelolaan Dana Haji yang Transparan dan Akuntabel
Jakarta, 23 Januari 2025 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dengan menghadiri rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/01). Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kehadiran BPKH dalam rakor ini merupakan bagian dari upaya proaktif untuk memastikan pengelolaan dana haji yang amanah, transparan, dan akuntabel.
“BPKH senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah dalam mengelola keuangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kami menyambut baik rapat koordinasi ini sebagai bentuk sinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji,” ujar Fadlul Imansyah.
Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai hal terkait pengelolaan keuangan haji, termasuk strategi pencegahan korupsi dan peningkatan efisiensi pengelolaan dana. BPKH berharap rakor ini dapat memberikan masukan berharga bagi peningkatan kinerja BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk kemaslahatan umat.
Rakor ini untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto yang meminta KPK untuk ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M. KPK berharap rakor dengan kementerian/lembaga ini dapat berjalan dengan baik sehingga tak ada korupsi atau penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan haji 2025.
BPKH sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan haji, siap mendukung penuh upaya KPK dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dan bebas dari korupsi. BPKH akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jemaah haji Indonesia.
Turut hadir dalam rakor ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira, Arief Mufraini dan Harry Alexander serta Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf, dan Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak.
